Hasil untuk "Academies and learned societies"

Achmad Munib

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreatifitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun intelektualnya. Pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengapresiasi kemampuan siswa secara optimal, dengan ilustrasi bahwa siswa mengalami peristiwa yang dipelajari secara nyata. Sementara metode ceramah adalah sebuah metode pembelajaran yang acap kali menjadi pilihan utama, karena kepraktisan dalam penyampainya. Penelitian ini difokuskan pada hasil nilai ranah kognitif siswa melalui perbandingan penggunaan pendekatan kontekstual dan metode ceramah di Mts Al-Islam Gungngpati. Dengan mengambil subjek penelitian siswa kelas VIII. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode observasi dan tes. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik statitistik diskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan kontekstual dan metode ceramah terhadap kemampuan ranah kognitif dalam pembelajaran Fiqih materi Haji dan Umrah di Mts Al-Islam Gungngpati, dengan indek perbedaan 3.51. Artinya data hasil belajar fiqih siswa dari ranah kognitif yang diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual di Mts Al-Islam Gunungpati dan siswa yang diajar dengan metode ceramah di Mts Al-Islam Gunungpati berdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji-t . Hasil yang diperoleh adalah thitung = 3.51 dan ttabel diperoleh = 2,030 pada α = 0,05. Karena thitung (3.51) > ttabel (2,030), sehingga berdasarkan kriteria pengujian berarti H0 )Hipotesis Nol) yang berbunyi ‘tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan kontekstual dan metode ceramah terhadap kemampuan ranah kognitif dalam pembelajaran Fiqih materi Haji dan Umrah di Mts Al-Islam Gunungpati ditolak dan H1 (Hipotesis Alternatif) yang berbunyi ‘terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan kontekstual dan metode ceramah terhadap kemampuan ranah kognitif dalam pembelajaran Fiqih materi Haji dan Umrah di Mts Al-Islam Gunungpati diterima. Hasil analisis uji t tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar Fiqih siswa kelas VIII d MTs Mts Al-Islam Gunungpati yang diajar dengan pendekatan kontekstual (CTL) lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas VIII di Mts Al-Islam Gunungpati yang diajar dengan metode ceramah atau dengan kata lain bahwa pendekatan kontekstual (CTL) lebih efektif digunakan untuk mengajarkan materi Fiqih pokok bahasan Haji dan Umrah kepada siswa kelas VIII MTs. Kata kunci: Pendekatan Kontesktual, Metode Ceramah, dan ranah Kognitif

Muntolif Muntolif

Penelitian ini mempunyai latar belakang bahwa pembinaan pendidikan aqidah, ibadah, akhlak dan motivasi belajar kepada anak itu sangat penting, karena itu merupakan tuntunan dalam ajaran agama Islam tentang tata hidup dan kehidupan. Akan tetapi di Era Digital dan Era Industri sekarang ini, banyak sekali orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, sehingga dampaknya kita dapati dalam keluarga dan masyarakat banyak yang  mengalami kerusakan moral yang bisa membawa bahaya terhadap dirinya maupun orang lain. Keadaan semacam ini kurang adil apabila dilimpahkan kesalahannya hanya kepada anak-anak saja, tetapi orangtua pun punya andil dalam hal ini, sebab erat kaitanya dengan bagaimana orangtua dalam memimpin dan mengarahkan anak-anaknya yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Penelitian ini memiliki tujuan 1) untuk menjelaskan analisis kepemimpinan orang tua dalam memotivasi pelaksanaan pendidikan agama anak. 2) untuk menjelaskan implementasi kepemimpinan orang tua dalam memotivasi pelaksanaan pendidikan agama anak. 3) untuk menjelaskan tipologi kepemimpinan orang tua dalam memotivasi pelaksanaan pendidikan agama anak. Penulisan  ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif atau kepustakaan (library research) dengan judul Kepemimpinan Orangtua dalam Memotivasi Pelaksanaan Pendidikan Agama Anak. Penelitian ini mengambil sampel dari beberapa Kepala Keluarga, sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, menelaah di media cetak, internet, buku-buku yang relevan dan wawancara. Kesimpulan penelitian, yaitu 1) kepemimpinan orangtua dalam memotivasi pelaksanaan pendidikan agama anak adalah dengan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagai pemimpin dalam keluarga, yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan dan melindungi anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. 2) implementasi kepemimpinan orang tua dalam memotivasi pelaksanaan agama anak sangat berdampak positif, sehingga anak mendapatkan pendidikan agama Islam dari orang tuanya. 3) tipologi kepemimpinan orangtua dalam memotivasi pelaksanaan pendidikan agama anak sangat penting dan harus diupayakan karena pada saat ini banyak sekali orangtua yang kurang tepat dalam menerapkan tipe kepemimpinan kepada anak, apakah tipe demokratis, otoriter dan permisif.

Jose Guilherme Veras Closs, Maria Angelica Miglino, Edson Aparecido Liberti

A ativação de um arquivo prescinde o conhecimento da história das instituições que os produziram. Foi no sentido de capacitar os arquivos da Escola boveriana, ao trabalho de historiadores e demais pesquisadores, que desenvolvemos nossa pesquisa. Dessa maneira, pensando na trajetória dos atores e cenários referentes ao recorte proposto sob a luz das preocupações e métodos da arquivologia, pudemos dar os primeiros passos em direção ao pleno funcionamento dos serviços arquivísticos das instituições sede – Museu de Anatomia Humana do ICB-USP (MAH) e Departamento de Cirurgia da FMVZ- USP (VCI) – que guardam os vestígios materiais da Escola boveriana. É certo que ainda estamos apenas começando a ter contato com esse vasto conteúdo material, mas é possível afirmar que já existe o mínimo de tratamento e conhecimento processual arquivístico para dar suporte às pesquisas que pretendam utilizar os arquivos aqui trabalhados.

Sergey V Gorin, Anna M Koroleva, Alexey N Gerasimov et al.

Objective: To observe changes in the number, form (print and online), and distribution (by academic disciplines) of Russian journals indexed in the first three years of the Russian Science Citation Index (RSCI).Background: The globalization of science and the need to involve Russia in the international process of knowledge exchange have influenced the main directions of publication activity and interaction with the world scientific community. Methods: Statistical information freely available through the databases of the Scientific Electronic Library of Russia for January 2019 were compared with data from January 2016. Results: In 2016, the number of Russian journals included in the RSCI was 650; by 2019, the number had increased to 771, an increase of 18.6%. The number of journals with printed and online versions increased by 13.3% to reach 266 units. The number of Russian journals indexed in Scopus and the Web of Science databases increased during the period, as did the number of journals with both print and online versions.Conclusions: Journals from the RSCI database tend also to be added to Scopus or WoS databases and do not remain exclusively as part of the local database. Implementing the RSCI project had a positive impact on the full spectrum of Russian academic journals, which are increasingly committed to improving their work to continue to be part of RSCI or Scopus or WoS databases.

Marek Kwiek

Pismo Nauka i Szkolnictwo Wyższe zmienia swoją formułę. Od kilku lat wyrażamy, również na tych łamach, silne przekonanie o tym, że dyscyplina badań nad szkolnictwem wyższym ma charakter ponadprzeciętnie międzynarodowy. Wielokrotnie pisaliśmy, że krajowy obieg naukowy - w naszym przypadku polski - jest obiegiem drugoplanowym znaczeniu w kontekście przyspieszającej globalizacji nauki. Naturalnym językiem dla tej dyscypliny jest język angielski: tylko w obiegu globalnym odbywają się inspirujące dyskusje naukowe, tylko w tym obiegu funkcjonuje ta dyscyplina w pełnym wymiarze (wyjątkiem mogą być największe systemy europejskie: niemiecki, francuski, hiszpański i włoski, ale tylko do pewnego stopnia).

Marek Kwiek

Rosnące zainteresowanie najbardziej produktywnymi naukowcami ma swoje źródło w zainteresowaniu wysoką indywidualną produktywnością w ramach ilościowych badań nauki i polityki naukowej. Co czyni naukowca najbardziej produktywnym badawczo? W prezentowanym artykule badamy górne 10 procent polskich naukowców pod kątem produktywności i poszukujemy predyktorów przynależności do tej grupy. W każdym systemie nauki niewielki odsetek naukowców pisze większość prac i przyciąga większość cytowań – ich rozkład jest skrajnie asymetryczny. Produktywność badawcza w powiązaniu z jakością publikacji determinuje poziom otrzymywanych nagród w nauce, a niewielkie różnice talentu mogą w sposób nieproporcjonalny przekładać się na poziom osiąganego sukcesu. Procesy te prowadzą do nierówności w dostępie do zasobów (środków, ludzi, infrastruktury i czasu przeznaczonego na badania). Najbardziej produktywni polscy naukowcy badani są tutaj za pomocą analizy dwuwymiarowej – analizujemy rozkład ich czasu pracy i orientacji na rolę akademicką – i przy użyciu podejścia modelowego. Badamy prawdopodobieństwo stania się wysoce produktywnym polskim naukowcem oszacowane dzięki zastosowaniu regresji logistycznej. W ramach głównych klastrów dyscyplin akademickich niewielka produktywna mniejszość, składająca się z 10 procent naukowców, odpowiada za niemal połowę (44,7 procent) wszystkich polskich publikacji (w tym 48 procent publikacji w języku angielskim i 57,2 procent publikacji pisanych ze współautorami zagranicznymi). Średnia produktywność badawcza najbardziej produktywnych naukowców jest ponad siedmiokrotnie (7,3) razy większa od produktywności 90 procent pozostałych naukowców zatrudnionych w polskim sektorze uniwersyteckim, a pod względem publikacji pisanych we współpracy międzynarodowej jest ona 12,07 razy większa. Zaobserwowano dużą nierówność – rozkład produktywności badawczej, zarówno dla wszystkich polskich naukowców, jak i dla najbardziej produktywnych naukowców, jest skrajnie asymetryczny, z charakterystycznym, długim ogonem z prawej strony rozkładu produktywności. Grupa najbardziej produktywnych naukowców, podobnie jak grupa pozostałych, mniej produktywnych naukowców, jest silnie wewnętrznie rozwarstwiona. Na bazie dużej krajowej próby (2525 obserwacji) stworzono osobne modele regresji logistycznej dla wszystkich naukowców; naukowców reprezentujących dyscypliny nauk ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM); oraz dla naukowców pracujących w naukach społecznych i humanistycznych (SSH). Funkcjonowanie kadry akademickiej w ramach pokazanej „reguły 10/50”, charakterystycznej również dla licznych systemów europejskich, rodzi konsekwencje dla polityki naukowej.

Carlos Henrique Fioravanti

O médico parense Alfredo Leal Pimenta Bueno (1886-?), professor na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, hoje integrada à Universidade Federal de Minas Gerais, apresentou uma visão ampla e original sobre a origem do câncer em uma série de de 19 artigos publicados em 1927 e 1928 na revista Brasil Médico. Inte-grando química, física, físico-química, bioquímica, genética, citologia, patologia, histologia e fisiologia, ele analisou como o câncer poderia surgir, até mesmo sem qualquer causa conhecida ou aparente, fazer as células perderem suas funções específicas e regredirem ao estado embrionário, quando são pouco diferenciadas entre si, e constituir uma síndrome, que poderia se manifestar localmente, em um órgão ou tecido mais sensível. Por limitações conceituais e instrumentais de sua época, ele não pôde ir além na confirmação ou retificação de suas conclusões, mas muitas de suas conclusões estavam corretas, como o acúmulo de ácidos – a acidose – no interior da célula tumoral. A compreensão aprofundada dos mecanismos hereditários mais profundos só seria possível depois da descoberta da estrutura da molécula de DNA, um dos alvos principais das mutações que favore-cem o crescimento de tumores, em 1953.

Camille Bertha Stülp, Samira Schultz Mansur

A anatomia humana foi estudada formalmente pela primeira vez no Egito e logo se caracterizou por observações diretas e princípios da filosofia, já que a sua compreensão dá-se à luz da evolução dos seres. Esta pesquisa objetivou compreender o estudo de Galeno como fonte de conhecimento da anatomia humana, além de descrever a sua biografia com ênfase em suas contribuições à anatomia humana e relacionar seus achados e exegese anatômica frente às descobertas de outros filósofos. Concluiu-se que a compreensão da anatomia exige o resgate social e cultural da Grécia, onde os primeiros filósofos viveram, e que a ideologia de Galeno teve como cerne a sua criatividade e a sua originalidade.

Tânia Salgado Pimenta

Este artigo procura ressaltar as relações entre terapeutas populares e aqueles com formação acadêmica no Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XIX à luz da historiografia sobre o exercício das artes de curar. A partir da documentação da Fisicatura-mor, procura-se sublinhar questões como a heterogeneidade dos terapeutas populares e mostrar a diversidade das relações entre terapeutas populares e aqueles com formação acadêmica.

Marek Kwiek

.

Aleksander Kobylarek

Na przestrzeni dziejów ścierały się dwie podstawowe idee uniwersytetu. Najstarszą koncepcję uniwersytetu można dostrzec w Akademii Platońskiej, została ona później rozwinięta przez Wilhelma von Humboldta i przypomniana przez Allana Blooma. Uniwersytet jest tu postrzegany jako instytucja wielofunkcyjna, która łączy kształcenie z poszukiwaniem prawdy. Zgodnie z założeniami nowszej koncepcji powstały uniwersytety średniowieczne, uniwersytet napoleoński oraz idea uniwersytetu jako wyższej szkoły zawodowej. Istnieją również stanowiska pośrednie, dla których funkcja dydaktyczna stanowi punkt wyjścia, jednak sam proces dydaktyczny jest oparty na wartościach specyficznych, charakterystycznych dla starej koncepcji: na wiedzy ogólnej i teoretycznej. Idee uniwersytetu zostały w pełni zakwestionowane w drugiej połowie XX w. Kryzys uniwersytetu jest częściowo pochodną niesprzyjającego klimatu kulturowego: zwątpienia w wartość metody badań naukowych oraz w prawomocność wiedzy i nauki, a częściowo niekoherencji celów edukacji uniwersyteckiej: kształcenie inteligenta versus  kształcenie pracownika, oraz złej organizacji uniwersytetu jako instytucji.

Julita Jabłecka

W artykule omówiono stanowisko zajmowane w latach dziewięćdziesiątych wobec szkolnictwa wyższego przez dwie wpływowe instytucje - UNESCO i Bank Światowy. Zostało ono wyrażone w dwóch szeroko upowszechnionych publikacjach tych organizacji, poświęconych polityce rozwoju sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w krajach rozwijających się i postkomunistycznych. W obydwu opracowaniach przeprowadzono diagnozę obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego oraz zarysowano perspektywy jego dalszego rozwoju; różnice dotyczą sposobu ujęcia problemu i akcentów, zarówno w odniesieniu do wymiarów oraz przyczyn kryzysu szkolnictwa (stanowiącego w obydwu stanowiskach punkt wyjścia dla diagnozy), jak i w stosunku do kierunków oraz strategii postulowanych zmian.

Konferencja Generalna UNESCO

Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania.

Radosław Rybkowski

Autor omawia problematykę powiązania między wykształceniem ogólnym otrzymywanym w szkołach wyższych a wymaganiami gospodarki na przykładzie amerykańskiego systemu szkolnictwa. Wskazuje na stopniowe przekształcanie modelu amerykańskiej edukacji wyższej zmierzające do oferowania studentom wiedzy i umiejętności pożądanych na ryku pracy. Ilustracji stanu współczesnego służy omówienie sytuacji na czterech amerykańskich uniwersytetach i dwóch mniejszych uczelniach.

Leo Goedegebuure, V. Lynn Meek

Artykuł jest poświęcony zmianom w stosunkach między rządem i uniwersytetem. Zarówno dla analizujących politykę wobec szkolnictwa wyższego, jak i dla zarządzających szkołami wyższymi coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że w wielu państwach Europy Zachodniej dokonują się zasadnicze zmiany w relacjach między państwem a instytucjami szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach zmiany te zachodzą szybciej niż w pozostałych, lecz powszechna jest tendencja do przeobrażania stanu nazwanego „regulacją państwową” . W pierwszej części artykułu autorzy zajmują się systemowymi determinantami tych zmian, eksponując czynniki historyczne, oraz sposobem tworzenia państwowej regulacji. W drugiej części koncentrują się na jednym z kluczowych celów polityki w stosunku do szkół wyższych, to jest na problemie różnorodności i instrumentach realizacji strategii regulacji, a także na skutkach, jakie one wywierają w sferze misji oraz zadań szkół wyższych. Koncentrując się na problemie różnorodności, autorzy starają się pokazać zmiany zachodzące - pod wpływem modelu regulacji - w stosunkach między państwem a szkołami wyższymi.

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Wywiad z twórcami Szkoły Nauk Ścisłych, prof. dr hab. Janem Mostowskim i prof. dr hab. Tomaszem Dietlem. "Współczesny świat rozwija się tak szybko, że w trakcie naszego życia będziemy świadkami zaniku wielu uznanych zawodów i powstania wielu nowych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niespodzianek, jakie niesie dzisiejszy rozwój cywilizacji, ale wiemy na pewno, że wiedza zdobytą na studiach interdyscyplinarnych najlepiej przygotowuje nas na spotkanie jutra" - to słowa prof. dr. hab. Jana Mostowskiego, rektora nowo powstałej niepaństwowej uczelni: Szkoły Nauk Ścisłych, wspieranej przez instytuty Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia rozpoczyna działalność w roku akademickim 1993/1994, a jej hasłem jest - Kształcimy ludzi, którzy potrafią wszystkiego się nauczyć.

Tomasz Sobierajski

Artykuł stanowi krótką rewizję poglądów filozofki Marthy Nussbaum, dotyczących kształcenia ogólnego na uniwersytetach amerykańskich i europejskich. Zmiany gospodarcze w krajach rozwiniętych spowodowały, że rządy wielu państw postrzegają kształcenie studentów na kierunkach humanistycznych i społecznych za bezproduktywne dla gospodarki i zbyt obciążające dla budżetu. Przedstawienie stanowiska Nussbaum wobec edukacji formalnej wprowadza nowy element poznawczy do debaty, która toczy się również w Polsce, a dotyczy rodzaju i formy kształcenia studentów na uczelniach wyższych.

Nicholas Maxwell

Podstawowym, intelektualnym celem badań akademickich jest obecnie udoskonalanie wiedzy. Znaczna część struktury, jak i cały charakter badania akademickiego na uniwersytetach na całym świecie są kształtowane przez przyjęcie niniejszego jako podstawowego celu intelektualnego. Jednak z punktu widzenia wkładu do życia człowieka tego typu badanie akademickie jest niebezpiecznie irracjonalne. Naruszone zostają trzy z czterech najbardziej podstawowych zasad racjonalnego rozwiązywania problemów. Potrzebna jest rewolucja celów i metod badania akademickiego, aby celem podstawowym było wspieranie mądrości jako zdolności do realizacji tego, co stanowi wartość dla siebie i innych, w tym wiedzy i technologicznego know-how, ale i wiele poza tym. Ta pilnie potrzebna rewolucja miałaby wpływ na każdy dział i aspekt przedsięwzięcia akademickiego.

Adam Gałkowski

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał

Intencją autorów jest przyjrzenie się obecnemu kierunkowi reform szkolnictwa wyższego w Polsce przez pryzmat zrealizowanej nordyckiej utopii, czyli tych rozwiązań systemowych dotyczących szkolnictwa i uniwersytetów, do których w sensie ideowym i strukturalnym zmierza także polskie szkolnictwo wyższe. Mimo wieloletniej tradycji wykorzystywania uniwersytetów do realizacji idei egalitaryzmu i utylitaryzmu społecznego w myśl założeń państwa opiekuńczego, państwa nordyckie w ciągu ostatnich dwudziestu lat stopniowo zmieniły politykę szkolnictwa wyższego i poczyniły znaczące kroki w kierunku zastąpienia modelu kontroli państwa nad szkolnictwem wyższym modelem luźniejszego nadzoru państwowego nad tym sektorem. Przeszły zatem wcześniej niż Polska zmianę, którą teoretycy umiejscawiają w szerszym kontekście ewolucji humboldtowskiego modelu szkolnictwa wyższego w kierunku modelu anglo-amerykańskiego. Niniejszy tekst dotyczy głównych aspektów i linii podziału między systemem anglo-amerykańskim i humboldtowskim w odniesieniu do dwóch metaobszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego, tj. zarządzania i finansowania. Zestawienie proponowanych rozwiązań polskich z wprowadzonymi już rozwiązaniami w krajach nordyckich ma na celu ukazanie skomplikowania i większej złożoności tego procesu niż mogłoby to wynikać ze schematycznych opisów typów idealnych.