Bookmark Saya

DOAJ Open Access 2017

PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI

Zulfan Zulfan
Lihat Sumber DOI

Abstrak

Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.

Topik & Kata Kunci

Criminal law and procedure Civil law

Penulis (1)

Z

Zulfan Zulfan

Format Sitasi

APA MLA BibTeX
Zulfan, Z. (2017). PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI. https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.146-154

Akses Cepat

PDF tidak tersedia langsung

Cek di sumber asli →
Lihat di Sumber doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.146-154
Informasi Jurnal
Tahun Terbit
2017
Sumber Database
DOAJ
DOI
10.14710/mmh.46.2.2017.146-154
Akses
Open Access ✓